Presiden SBY dan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq (Antara/ Widodo S Jusuf)
VIVAnews - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Achmad Mubarok mengatakan keinginan Partai Keadilan Sejahtera untuk tetap bersama koalisi sudah terlambat. PKS tetap akan dikeluarkan dari koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Sangat terlambat, keputusan Sekretariat Gabungan sudah bulat," ujar Mubarok saat berbincang dengan VIVAnews, Sabtu 7 April 2012.
Mubarok mengatakan, keingina PKS itu mencerminkan sikap partai yang plin plan. Sebab, kata dia, sebelumnya PKS dengan lantang menyatakan siap berada di luar koalisi. "Kemarin bialngnya siap, ketika terpojok kepingin di dalam," ujar dia.
"Dan itu tidak hanya sekali, sudah berulang kali. Dulu pernah seperti ini, lalu dimaafkan. Tapi kemudian beberapa kali tetap terulang (menentang kebijakan pemerintah)," tambah dia.
Mubarok memastikan keinginan itu tidak akan mengubah sikap SBY dan partai koalisi lainnya untuk mendepak PKS. Menurutnya, SBY dan pemimpin lima partai peserta koalisi telah bulat ingin mendepak PKS. Sebagaimana hasi pertemuan di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012.
"Meski dengan bahasa yang berbeda, partai koalisi menyatakan kebersamaan dengan PKS berakhir," katanya. "Pasti berakhir."
Dia menambahkan, sesuai isi perjanjian, sikap menentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan PKS otomatis menggugurkan kontrak koalisi. Jika PKS tidak mengundurkan diri, maka kerja sama itu akan berakhir dengan sendirinya. (adi)
Menurut Mubarok, tanda-tanda didepaknya PKS dari koalisi juga sudah jelas. Dalam beberapa agenda rapat Setgab maupun kabinet, PKS tak pernah diundang. PKS, sudah tamat. "Tinggal adu tebal muka saja, kalau tidak malu tetap minta koalisi," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar