Keluarga Moerdiono Adukan Poppy Darsono

Almarhum Moerdiono (ANTARA/PF06)

VIVAnews - Keluarga mantan Sekretaris Negara, Moerdiono, berang atas peluncuran buku Poppy Darsono bertajuk 'Pak Moer-Poppy The Untold Story'. Mereka menilai buku ini memuat banyak fitnah dan kisah palsu.

Adik kandung Moerdiono, Budi Santoso, mengatakan, keluarga akan mengadukan Poppy Darsono dan penulis buku itu ke kepolisian. Ia akan mendatangi Polda Metro Jaya dan Mabes Polri bersama putra dan putri Moerdiono dari istri pertama, Selasa pagi ini, 3 April 2012.

Menurut Budi, buku itu memuat sejumlah fitnah yang merugikan keluarga. "Salah satunya saya dibilang pasang tarif dalam menyelesaikan masalah. Parahnya lagi buku itu banyak memuat ucapan kata almarhum, wong beliau sudah meninggal, ya kalau itu benar kalau nggak?" ujarnya.

Budi berharap kasus ini segera berakhir. Ia ingin menghentikan berbagai keributan yang mengusik ketenangan keluarga dan almarhum. "Kami hanya ingin ada yang tanggung jawab dengan kebenaran isi buku itu," ujarnya.

Terlepas keributan soal buku tersebut, Budi juga gerah dengan pernyataan penyanyi dangdut Machica Mochtar yang mengaku memiliki video mesra bersama Moerdiono. Baik Poppy maupun Machica tampaknya ingin membuktikan kepada publik pernah dinikahi Moerdiono.
Terkait rencana pengaduan ini, VIVAnews.com sudah berusaha menghubungi Poppy Darsono tapi belum mendapat respons.

Widjojo dan Kontroversi Mafia Berkeley

 

Sri Mulyani menyapa Widjojo Nitisastro (Antara/ Aldino Anatusa)

VIVAnews - Arsitek ekonomi Orde Baru, Widjojo Nitisastro tutup usia hari ini, Jumat, 9 Maret 2012. Rencananya, jenazah Widjojo Nitisastro akan disemayamkan di Gedung Bappenas, dan akan dimakamkan dengan proses upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

Semasa hidup, Widjojo memang dikenal sebagai salah satu ekonom Indonesia yang paling disegani. 'Gelar' arsitek ekonomi Orde Baru pun bukan diberikan tanpa alasan. Widjojo merupakan figur penting yang membangun kebijakan ekonomi di masa pemerintahan otoriter Presiden Soeharto.

Kebijakan ini pun sekaligus diemban Widjojo sambil menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dari tahun 1971 hingga 1973. Kemudian Widjojo menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri, sekaligus sebagai Ketua Bappenas.
Ekonomi yang dibangun puluhan tahun itu ambruk saat krisis moneter tahun 1998. Soeharto pun memercayai Widjojo untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Penerangan Hartono dan Gubernur Bank Indonesia Soedrajat Jiwandono di Bina Graha, 9 Oktober 1997.
Tapi ekonomi dan kekuasan Soeharto tidak tertolong. Laju inflasi tahun 1997 sebesar 11,1 persen, membesar menjadi 77,6 persen tahun 1998. Rakyat yang marah turun ke jalan, mahasiswa menduduki gedung DPR dan kita tahu Soeharto kemudian mundur dari kursi presiden yang sudah dikuasainya selama 32 tahun itu.
Sosok Widjojo juga diwarnai kontroversi sebutan Mafia Berkeley. Julukan ini diperolehnya, karena Widjojo memimpin tim ekonomi yang sebagian besar merupakan lulusan doktor dan master dari University of California at Berkeley, Amerika Serikat. Tim ini dianggap menganut ekonomi liberal ala AS.

Sebutan ini sendiri pertama kali ditulis oleh David Ransom, seorang aktivis Kiri Baru di Amerika Serikat, dalam majalah bernama Ramparts, edisi 4 tahun 1970. Di artikel itu Ransom menuduh Mafia Berkeley sebagai proyek AS, terutama CIA, untuk menggulingkan Soekarno dan melenyapkan pengaruh komunis di Indonesia.

Tapi tuduhan ini dibantah oleh Boediono, Wakil Presiden RI saat ini, sekaligus murid Widjojo Nitisastro. "Dikesankan bahwa pelajar Indonesia mendapat beasiswa dari lembaga AS, ini berarti mereka bagian dari rencana CIA untuk membuat Indonesia pro AS. Tuduhan seperti itu tidak adil," kata Boediono saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Widjojo Nitisastro di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, 14 Januari 2010.  

Menurut Boediono, Widjojo justru membawa Indonesia keluar dari jerat kebijakan ekonomi terpimpin. "Andai dia (David Ransom) menulisnya sekarang, menyaksikan perubahan di negeri sosialis, mungkin dia akan lebih memahami kebjakan ekonomi baru pak Widjojo dan timnya," ujarnya.

Tuduhan Widjojo Nitisastro sebagai boneka AS juga dinilai Boediono tidak masuk akal. Ini disebabkan kebijakan ekonomi Widjojo lahir dari pengalaman dan sejarah ekonomi yang terjadi di Indonesia.

"Dalam hal ini, pak Widjojo tidak berbeda jauh dari pandangan pendiri bangsa yg bercita-cita mempertemukan keadilan dengan kemakmuran, pemerataan, dan pertumbuhan. Cita-cita itu tidak lain dan tidak bukan karena pengalaman kita. Bukan gagasan yang dicangkok dari luar," tutur Boediono.

Widjojo Nitisastro yang meninggal di usia 84 tahun ini pun meninggalkan sejumlah binaan ahli ekonomi. Selain Boediono, Direktur Pelaksana Bank Dunia Sri Mulyani Indrawati juga dianggap sebagai salah satu murid Widjojo Nitisastro. (eh)

• VIVAnews

BBM Naik, Menpera Hitung Kenaikan Harga Rumah

Ruman Murah Kemenpera (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

VIVAnews- Kementerian Perumahan Rakyat masih menghitung dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap harga rumah. Pemerintah menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kenaikan harga rumah.

"Kita sudah hitung dari tahun sebelumnya, dari indeks juga. Berapa besarannya, masih dalam pembahasan. Yang pasti ada pengaruhnya," kata Menteri Perumahan Rakyat, Djan Farid saat memberi keterangan resmi pada acara Rapat Konsultasi Regional Kemenpera Tahun 2012, di Hotel Sanur Paradise, Denpasar, Rabu 7 Maret 2012.

Kendati begitu, ia belum berani memberikan estimasi seberapa besar dampak kenaikan BBM terhadap sektor perumahan. Sebabnya, ia menambahkan, dampak tersebut masih dalam proses penghitungan.

Ia menjelaskan langkah yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga rumah yaitu dengan inovasi teknologi. Langkah itu yaitu memodifikasi rumah dengan bahan bangunan yang lebih simpel dan harga murah. "Kalau harganya murah dan penggunaan bahan bangunannya tak terlalu banyak, itu akan menjawab juga kenaikan-kenaikan harga," ujarnya.

Sementara itu, untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Farid juga mengaku akan mempertimbangkan faktor-faktor lain selain kenaikan harga BBM. "Faktor-faktor dan indikasi kenaikan, misalnya inflasi selain kenaikan harga BBM. Sehingga mengikuti harga pasar. Jangan sampai misalnya nanti harga pasar Rp80 juta, kita tetap Rp70 juta," ungkapnya.
• VIVAnews

Vitria Bebas dari Vonis Mati di Singapura

Ratusan TKI dideportasi (Antara/ Feri)

VIVAnews - Seorang tenaga kerja Indonesia berhasil bebas dari ancaman hukuman mati di Singapura. Vitria Depsi Wahyuni (19 tahun), asal Jember, Jawa Timur, diputus bebas dari ancaman hukuman mati oleh Pengadilan Tinggi Singapura tanggal 7 Maret 2012. PLE Priatna, Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri, menyatakan keberhasilan membebaskan Vitria dari hukuman mati ini juga berkat perjuangan KBRI Singapura dan pengacara handal Muzammil Mohammad. Vitria D Wahyuni hanya divonis hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan setempat. Padahal, jaksa menuntut Vitria D Wahyuni dengan ancaman 20 tahun penjara, atas dugaan pembunuhan terhadap majikan perempuannya yang berusia 81 tahun. Vitria telah ditahan sejak 26 November 2009 dan masih berusia 17 tahun saat terjadinya peristiwa pembunuhan dan tidak seperti yang tercantum di paspor berusia 23 tahun. Meski Criminal Penal Code Singapura pasal 302 chapter 224 menyatakan bahwa terdakwa bisa diancam hukuman mati, namun pada Criminal Procedure Act (Hukum Acara Pidana) Singapura mengatur bahwa bagi terdakwa yang berumur di bawah 18 tahun tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Setelah dipotong masa tahanan terhitung sejak sidang tanggal 28 November 2009, maka Vitria Depsi Wahyuni akan dibebaskan pada tahun 2016 karena telah menjalani 2/3 masa hukumannya. (sj) • VIVAnews

Romney Diprediksi Maju Menantang Obama

Kandidat calon presiden AS dari Partai Republik, Mitt Romney (REUTERS/Jessica Rinaldi)

VIVAnews - Mitt Romney memenangkan suara di enam negara bagian, termasuk wilayah paling berpengaruh, Ohio, pada pemilihan calon presiden Partai Republik. Dengan hasil ini, jalan Romney untuk maju menghadapi Barack Obama dalam pilpres November mendatang semakin terbuka lebar.

Pada hasil perhitungan Super Tuesday yang sebagian besar sudah rampung, Romney memimpin dengan memenangkan enam dari 10 negara bagian yang turut serta pada pemilihan Selasa kemarin. Sementara itu, 28 negara bagian lainnya akan melakukan pemilihan pada bulan ini hingga Juni.

Diberitakan USA Today, Rabu 7 Maret 2012, penghitungan suara di Ohio yang sudah 99 persen rampung menunjukkan kemenangan tipis Romney atas Rick Santorum. Mantan Gubernur Massachusetts ini telah mengantungi kemenangan di Idaho, Virginia, Vermont dan Massachusetts, dengan dukungan dari sekitar 183 delegasi.

Sementara itu, berada di belakang Romney, Santorum memenangkan suara di tiga negara bagian; Tennessee, Oklahoma dan Dakota Utara dengan dukungan dari 64 delegasi. Newt Gingrich hanya menang di satu negara bagian, Georgia, didukung 52 kandidat. Sedangkan Ron Paul hanya didukung 15 kandidat dan pulang dengan tangan hampa.

Romney dalam Super Tuesday berhasil merebut dua dari tiga negara bagian unggulan, yaitu Ohio dan Virginia. Sementara Georgia dipegang Gingrich. Ohio menjadi negara bagian emas, karena  tidak ada satu pun calon dari Republik yang lolos menjadi calon presiden tanpa menang di wilayah ini.

Bekas anggota tim sukses pemenangan Barack Obama pada pilpres 2008 lalu, Curtis Johnson, mengatakan bahwa Ohio menjadi sasaran utama salah satunya karena populasinya yang besar. Selain itu, Ohio juga memiliki 20 dewan pemilih, salah satu yang terbanyak di AS.

"Terpenting, Ohio merupakan gambaran mikro Amerika Serikat. Di sinilah hidup masyarakat urban, suburban, rural dan industrial. Jadi jika, misalnya, McDonald membuat produk baru, mereka akan coba menjualnya pertama kali di Ohio untuk melihat respon masyarakat," kata Johnson di pusat kebudayaan AS, @Amerika, di Jakarta hari ini. (eh)

• VIVAnews

Akbar: BBM Naik, Bukan Alasan Jatuhkan SBY

VIVAnews - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung menilai momentum kenaikan harga BBM tidak dapat dijadikan manuver politik untuk menurunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tak mudah menjatuhkan kepemimpinan SBY hanya karena kebijakan yang diambil.

Ditemui usai diskusi di Jakarta, Rabu 7 Maret 2012, Akbar mengatakan, "Mungkin saja kebijakan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat, tapi atas dasar kebijakan itu tidak bisa menjatuhkan presiden."

Meski begitu, dia tidak menampik jika ada kelompok-kelompok yang menggunakan momentum ini untuk melancarkan manuver-manuver tertentu. Apalagi, imbuhnya, Indonesia menganut sistem demokrasi.

Menurut Akbar, seorang presiden hanya bisa dijatuhkan kalau terbukti melakukan pelanggaran hukum, penyuapan, dan tindakan tercela, sehingga mengurangi kredibilitas daripada institusi lembaga kepresidenan.

"Momentum kenaikan BBM ini tentu pemerintah diharapkan memberikan penjelasaan-penjelasan secara terbuka, agar bisa diterima oleh masyarakat," kata dia usai diskusi bertajuk 'Ketidakpercayaan Kepada Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi.'

Opsi Terbaik
Mantan Menko Kesra ini menilai kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM merupakan opsi terbaik. Sebab, untuk mengambil opsi lain pemerintah belum siap. "Opsi konversi gas ternyata infrastruktur belum siap," ujarnya.

Untuk itu, Akbar menyarankan agar pemerintah menyiapkan dana bantuan untuk masyarakat miskin agar jumlah kemiskinan di Indonesia tidak bertambah karena adanya kebijakan ini.

"Itu bisa meredakan reaksi dari masyarakat, tapi kebijakan ini tidak akan mengurangi secara signifikan angka kemiskinan di Indonesia," katanya. (umi)
• VIVAnews